Berbisnis menyenangkan dengan Tekhnologi (E-Commerce)

Berbisnis menyenangkan dengan Tekhnologi (E-Commerce)

  Kemajuan tekhnologi  yang kian pesat tidak hanya menggembirakan bagi pelaku-pelaku informasi seperti pusat data dan lembaga pendidikan.Para pelaku ekonomi juga turut merasakan  dampak  yang menguntungkan dari kemajuan tekhnologi tersebut.Di zaman yang canggih ini,para pelaku ekonomi tidak mau ketinggalan dalam penggunaan tekhnologi dan informasi.Mereka menjajakan barang dagangan mereka melalui internet.Sistem perdagangan ini biasa dikenal dengan sebutan perdagangan online(e-Commerce).Perdagangan online sangat membantu pelaku ekonomi,baik dari segi penjual maupun pembeli karena memberikan kesan praktis.Dengan system ini,para penjual dan pembeli tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi.Pembeli cukup memesan barang yang diinginkan,dan barang tersebut langsung dikirim ke rumah dengan system pembayaran menggunakan kredit card atau ATM.Cukup dengan bertransaksi didepan laptop atau computer,atau media internet lainnya pesanan yang diinginkan dapat langsung sampai kerumah tanpan perlu mengkhawatirkan kendala-kendala yang mungkin mengganggu seperti jarak yang jauh,cuaca yang tidak menentu,atau keterbatasan waktu yang dimiliki pembeli.

 E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

    Sistem perdagangan yang mulai popular sejak tahun 1994  ini awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik.Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat "perdagangan web" — pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.Pada awalnya, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Selanjutnya,antara 1998 dan 2000 situs web perdagangan ini mulai ramai dikembangkan oleh pelaku dagang di Eropa dan Amerika Serikat.

     Perdagangan yang terjadi didunia maya ini tidak memungkinkan pembeli dan penjual untuk saling bertemu dan saling mengenal satu sama lain.Oleh sebab itu,para pedagang membutuhkan kunci-kunci khusus atau trik-trik khusus yang harus dijalankan untuk menjaga kepercayaan para pelanggannya atas kerja sama yang terjalin.Sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus juga turut membantu kelancaran bisnis.Selain itu, beberapa faktor yang juga harus diperhatikan antara lain :

1. Menyediakan harga kompetitif
2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain.
7. Mempermudah kegiatan perdagangan

e-Commerce juga memiliki criteria barang tertentu yang dapat dijual melalui system ini. barang yang cocok dijual secara elektronik seperti barang elektronik kecil, musik, piranti lunak, fotografi, dll. Barang yang tidak cocok seperti barang yang memiliki rasio harga dan berat yang rendah, barang-barang yang perlu dibaui, dipegang, dicicip, dan lain-lain.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-Commerce seperti eBay, Amazon.com, dan PayPal,memanfaatkan aplikasi umum untuk bisnis mereka seperti  :

• E-mail dan Messaging
• Content Management Systems
• Dokumen, spreadsheet, database
• Akunting dan sistem keuangan
• Informasi pengiriman dan pemesanan
• Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
• Sistem pembayaran domestik dan internasional
• Newsgroup
• On-line Shopping
• Conferencing
• Online Banking/internet Banking
• Product Digital/Non Digital

Memberikan kesan yang praktis,tidak berarti e-Commerce terbebas dari masalah-masalah penipuan.Bahkan,banyak penipu yang membohongi pelanggan dengan cara berpura-pura bertindak sebagai penjual(pemalsuan identitas).Selain itu,banyak pula crackers yang memanfaatkan e-Commerce sebagai ajang untuk mencari keuntungan.Terlebih lagi tidak ada undang-undang khusus yang mengawasi dan melindungi e-Commerce.

Sumber:

• Chaudhury, Abijit & Jean-Pierre Kuilboer (2002), e-Business and e-Commerce Infrastructure, McGraw-Hill, ISBN 0-07-247875-6
• Kessler, M. (2003). More shoppers proceed to checkout online. Retrieved January 13, 2004
• Seybold, Pat (2001), Customers.com, Crown Business Books (Random House), ISBN 0-609-60772-3    http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik
• http://gunadarma.ac.id

PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ANCAMAN DAN KEBEBASAN LABA

PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ANCAMAN DAN KEBEBASAN LABA  (PART 2)

Sistem perdagangan bebas pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith.Sistem perdagangan bebas merupakan salah satu apresiasi penolakan para ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo terhadap system perdagangan merkantilisme.Adam Smith mengambil contoh Negara-negara yang sukses dengan system perdagangan bebas adalah Negara-negara Mediterania seperti  Yunani,Mesir bahkan Thailand dan Bangkok.

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai  suatu system perdagangan Multilateral dimana barang yang keluar dan masuk tidak dikenakan pajak atau hambatan perdagangan lainnya.Perdagangan bebas tidak dapat berjalan dengan lancar.Banyak pro dan kontra yang terkait atas system perdagangan ini.Bagi para ekonom yang setuju dengan system perdagangan ini beranggapan bahwa dengan adanya system perdagangan bebas,maka kerja sama antar Negara yang melakukan system perdagangan ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perang.Sebab,kedua Negara ini akan merasa saling menguntungkan.Sedangkan bagi pihak yang kontra dengan system perdagangan beranggapan bahwa system perdagangan ini merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaat oleh Negara-negara maju untuk mengeksploitasi Negara-negara berkembang.

Perdagangan bebas merupakan potensi awal terbentuknya pasar bebas.Pada system perdagangan ini para pedagang mendapatkan keuntungan atau laba yang utuh.Sebab,pada system perdagangan ini para pedagang tidak perlu membayar pajak terhadap pemerintah.mereka hanya mengeluarkan anggaran mereka untuk transportasi  saja.Sejak tujuh tahun belakangan ini Indonesia menganut system perdagangan bebas.Indonesia merupakan Negara yang banyak disambar indusrtgi Negara tetanngga.Dengan diberlakukannya system perdagangan ini,maka produk asing akan menyebar dengan leluasa di negeri ini.Alasan konsumen lebih memilih produk impor ini pertama karena kualitasnya yang lebih baik.Kemudian harga yang ditawarkan pun menjadi relative lebih murah karena tanpa disertai pajak.Selain itu,penampilan produk yang ditawarkan juga lebih menarik(eye cacthing).

Keadaan ini mungkin membanggakan bagi konsumen.Tapi,dari sudut tenaga kerja hal ini justru menjadi hal yang sangat buruk.Apabila produk Import diperdagangkan bebas dipasaran,maka produk local akan tersaingi.Atau bahkan mungkin para konsumen akan memilih produk impor atau produk local berbanding 70:30.Saat mencapai kondisi ini,perusahaan tentu akan mengurangi produksinya.Dalam produksi yang lebih kecil,tentu tidak diperlukan jumlah tenaga kerja yang besar.Akhirnya solusi yang diambil adalah merekrut sebagian karyawan.Maka secara otomatis keadaan ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Di lihat dari segi laba yang diperoleh,keadaan ini juga dapat dikatakan tidak hanya merugikan pendapatan perusahaan,tetapi juga merugikan Negara.Dari segi perusahaan,keadaan ini tentu memaksa untuk memperkecil jumlah produksi sehingga angka penjualan yang ditargetkan tidak dapat dicapai.Sedangkan dari segi pemerintah,keadaan dikatakan merugikan sebab barang-barang impor tersebut masuk tanpa pajak.Dari keadaan ini tentu saja tidak ada penambahan di pendapatan Negara.Dan apabila system perdagangan ini terus dilakukan,maka produk Indonesia akan benar-benar hilang di pasar.

Komentar penulis :

Perdagangan bebas adalah suatu system perdagangan dimana barang yang diekspor dan impor tidak dikenakan pajak atau hambatan-hambatan lainnya.Keadaan ini dapat memberikan dampak yang positif dan negative bagi Negara yang menggunakan system perekonomian tersebut.Dampak positifnya,system perdagangan bebas akan menyebabkan ketergantungan antar Negara-negara yang saling bekerjasama,sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain.Selain itu,system perdagangan ini juga tidak memicu terjadinya perang antar sesama pedagang.Dari sudut pandang Negara,keadaan ini menjadi hal yang merugikan.Sebab,perdagangan bebas tidak perlu membayar pajak,akibatnya tidak ada penambahan pada pendapatan Negara.Selain itu,ada satu satu pihak lagi yang dirugikan dari sistem perdagangan bebas,yaitu para tenaga kerja.Bahkan dapat dikatakan para tenaga kerja merupakan pihak yang paling dirugikan dari system perdagangan ini.Pada system perdagangan bebas,produk local akan bersaing dengan produk impor.Bahkan tidak menutup kemungkinan jika produk impor lebih diminati daripada produk local.Pada keadaan ini,perusahaan tentu akan mengambil kebijakan untuk mengurangi produksi dan merekrut karyawan.Maka jumlah pengangguran di Indonesiatentu akan bertambah.

Perdagangan bebas memang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang relative terjangkau.Tapi akan lebih baik jika baranng-barang yang diperdagangkan tersebut adalah barang-barang yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Sumber:-buku pengantar ekonomi,Sadono Sukirno
             -http://gunadarma.ac.id/

Ancaman Kerja dan Pengangguran

Ancaman Kerja dan Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah  yang menyita perhatian cukup besar di Negara yang cukup subur ini(Indonesia).Sampai saat baik dari pihak pemerintah maupun swasta belum juga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran.Pengangguran merupakan suatu sebutan yang lazimnya ditujukan untuk orang-orang yang belum memiliki pekerjaan.

                                                                                   

Saat ini,Indonesia diperkirakan mencapai angka pengangguran sebesar 8,21 juta jiwa.Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia,angka tersebut termasuk  angka yang cukup fantastis. Pengangguran disebabkan oleh banyak factor.Tapi,factor penyebab pengangguran yang paling besar adalah factor sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan banyaknya jumlah masyarakat yang membutukan pekerjaan,dan factor pendidikan.

Lapangan pekerjaan tersedia di Indonesia masih sangat jauh dari jumlah yang diharapkan.Oleh karena itu,tidak heran juga jika sebagian besar masyarakat Indonesia memilih untuk mengadu nasib dengan menjadi TKI atau TKW dinegara tetangga.Sedangkan dari segi pendidikan,tidak sedikit juga pengangguran yang gagal dalam seleksi mencari kerja disebabkan oleh mereka tidak memenuhi kriteria yang diharapkan oleh perusahaan tersebut.Selain itu, cara  berfikir masyarakat yang menempuh pendidikan yang tinggi dengan masyarakat yang hanya menyelesaikan sekolah mereka  sampai di SD atau SMP tentu saja berbeda.Misalnya saja dalam pemanfaatan tekhnologi dan Komunikasi.Dari tidakmampuan untuk bersaing ini  merupakan awal dari kekalahan mereka dalam mendapat pekerjaan sehingga akhirnya menganggur.

Pemerintah juga sudah cukup berusaha dalam memberantas pengangguran di Indonesia,pemerintah sudah melakukan banyak usaha.Diantaranya salah penerapan KB yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk,dan penerapan wajib belajar 9(Sembilan) tahun.Walaupun belum mencapai hasil yang maksimal,tetapi setidaknya tindakan yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup bereaksi.

Selain langkah-langkah yang telah diuraikan diatas,untuk mengatasi jumlah pengangguran yang semakin merajalela diindonesia,pemerintah  dapat melakukan beberapa cara seperti pembangunan pabrik yang dapat menampung jumlah tenaga kerja yang besar serta memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin berwirausaha.Tindakan ini diyakini akan memberikan hasil yang lebih maksimal bagi masyarakat dibandingkan dengan memberikan BLT(Bantuan Langsung Tunai).Sebab,pemberian dana BLT hanya akan menjadikan masyarakat dan malas dan tidak produktif.

http://gunadarma.ac.id

PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ANCAMAN DAN KEBEBASAN LABA

PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ANCAMAN DAN KEBEBASAN LABA

Sistem perdagangan bebas pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith.Sistem perdagangan bebas merupakan salah satu apresiasi penolakan para ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo terhadap system perdagangan merkantilisme.Adam Smith mengambil contoh Negara-negara yang sukses dengan system perdagangan bebas adalah Negara-negara Mediterania seperti  Yunani,Mesir bahkan Thailand dan Bangkok.

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai  suatu system perdagangan Multilateral dimana barang yang keluar dan masuk tidak dikenakan pajak atau hambatan perdagangan lainnya.Perdagangan bebas tidak dapat berjalan dengan lancar.Banyak pro dan kontra yang terkait atas system perdagangan ini.Bagi para ekonom yang setuju dengan system perdagangan ini beranggapan bahwa dengan adanya system perdagangan bebas,maka kerja sama antar Negara yang melakukan system perdagangan ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perang.Sebab,kedua Negara ini akan merasa saling menguntungkan.Sedangkan bagi pihak yang kontra dengan system perdagangan beranggapan bahwa system perdagangan ini merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaat oleh Negara-negara maju untuk mengeksploitasi Negara-negara berkembang.

Perdagangan bebas merupakan potensi awal terbentuknya pasar bebas.Pada system perdagangan ini para pedagang mendapatkan keuntungan atau laba yang utuh.Sebab,pada system perdagangan ini para pedagang tidak perlu membayar pajak terhadap pemerintah.mereka hanya mengeluarkan anggaran mereka untuk transportasi  saja.Sejak tujuh tahun belakangan ini Indonesia menganut system perdagangan bebas.Indonesia merupakan Negara yang banyak disambar indusrtgi Negara tetanngga.Dengan diberlakukannya system perdagangan ini,maka produk asing akan menyebar dengan leluasa di negeri ini.Alasan konsumen lebih memilih produk impor ini pertama karena kualitasnya yang lebih baik.Kemudian harga yang ditawarkan pun menjadi relative lebih murah karena tanpa disertai pajak.Selain itu,penampilan produk yang ditawarkan juga lebih menarik(eye cacthing).

Keadaan ini mungkin membanggakan bagi konsumen.Tapi,dari sudut tenaga kerja hal ini justru menjadi hal yang sangat buruk.Apabila produk Import diperdagangkan bebas dipasaran,maka produk local akan tersaingi.Atau bahkan mungkin para konsumen akan memilih produk impor atau produk local berbanding 70:30.Saat mencapai kondisi ini,perusahaan tentu akan mengurangi produksinya.Dalam produksi yang lebih kecil,tentu tidak diperlukan jumlah tenaga kerja yang besar.Akhirnya solusi yang diambil adalah merekrut sebagian karyawan.Maka secara otomatis keadaan ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Di lihat dari segi laba yang diperoleh,keadaan ini juga dapat dikatakan tidak hanya merugikan pendapatan perusahaan,tetapi juga merugikan Negara.Dari segi perusahaan,keadaan ini tentu memaksa untuk memperkecil jumlah produksi sehingga angka penjualan yang ditargetkan tidak dapat dicapai.Sedangkan dari segi pemerintah,keadaan dikatakan merugikan sebab barang-barang impor tersebut masuk tanpa pajak.Dari keadaan ini tentu saja tidak ada penambahan di pendapatan Negara.Dan apabila system perdagangan ini terus dilakukan,maka produk Indonesia akan benar-benar hilang di pasar.

Komentar penulis :

Perdagangan bebas adalah suatu system perdagangan dimana barang yang diekspor dan impor tidak dikenakan pajak atau hambatan-hambatan lainnya.Keadaan ini dapat memberikan dampak yang positif dan negative bagi Negara yang menggunakan system perekonomian tersebut.Dampak positifnya,system perdagangan bebas akan menyebabkan ketergantungan antar Negara-negara yang saling bekerjasama,sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain.Selain itu,system perdagangan ini juga tidak memicu terjadinya perang antar sesama pedagang.Dari sudut pandang Negara,keadaan ini menjadi hal yang merugikan.Sebab,perdagangan bebas tidak perlu membayar pajak,akibatnya tidak ada penambahan pada pendapatan Negara.Selain itu,ada satu satu pihak lagi yang dirugikan dari sistem perdagangan bebas,yaitu para tenaga kerja.Bahkan dapat dikatakan para tenaga kerja merupakan pihak yang paling dirugikan dari system perdagangan ini.Pada system perdagangan bebas,produk local akan bersaing dengan produk impor.Bahkan tidak menutup kemungkinan jika produk impor lebih diminati daripada produk local.Pada keadaan ini,perusahaan tentu akan mengambil kebijakan untuk mengurangi produksi dan merekrut karyawan.Maka jumlah pengangguran di Indonesiatentu akan bertambah.

Perdagangan bebas memang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang relative terjangkau.Tapi akan lebih baik jika baranng-barang yang diperdagangkan tersebut adalah barang-barang yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Sumber:-buku pengantar ekonomi,Sadono Sukirno
              -http://gunadarma.ac.id/

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia salah satu Negara yang banyak mengalami pergantian system kebijakan ekonomi. Pergantian sistem kebijakan tersebut semata-mata hanya dengan tujuan untuk mencari cara yang paling tepat untuk menanggulangi perekonomian yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Berikut ini akan di paparkan beberapa langkah yang telah diambil pemerintah untuk menjalankan perekonomian Indonesia :

a. Kebijakan selama periode 1966-1969

Mengenai kebijakan pemerintah mulai Periode 1966-1969 sampai periode pelita V. Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.

b.  Kebijakan Selama Periode Pelita 1

     Kebijaksanaan pada  periode ini dimulai dengan    :

1.   Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.

2. Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran pokoknya yaitu;

·         Kestabilan haga bahan pokok

·         Peningkatan nilai ekspor

·         Kelancaran impor

·         Penyebaran barang di dalam negeri

Pada periode ini  menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

c.  Kebijakan Selama Periode Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Pada periode Pelita II,pemerintah lebih memfocuskan perhatian mereka pada sector pertanian.Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku.Contoh: karet,kayu,minyak dan timah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang sandang,pangan,perumahan,sarana dan prasarana,serta memperluas lapangan kerja.Pada periode ini,pemerintah sangat mempertahankan daya produk local,sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan fiscal dengan cara menghapus pajak ekspor. Pemerintah memfokuskan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa negara naik dari $ 1,8 milyar mencapai angka $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II.Sedangkan kebijakan moneter yang diambil masyarakat pada pperiode ini adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor .Adapun hasil yang dicapai dengan diterapkannya system kebijakan ini adalah pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk.Selalin itu,bidang industry  juga mengalami kemajuan yang pesat.Hal ini terbukti dengan perbaikan jalan dan jembatan.

d.  Kebijakan Periode pelita  III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pada periode ini pemerintah lebih memfocuskan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil berdasarkan dengan UUD 1945 dan Pancasila.Tujuan dan kebijaksanaan ekonomi yang hendak dicapai pada periode ini mencakup segala bidang.Sistem kebijakan ini memfokuskan pada sector pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.

Adapun Isi Trilogi Pembagunan tersebut adalah :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional system ini berpedom  pada Trilogi pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan,yang intinya ingin mencapai adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

e. Kebijakan peroide pelita IV

 Pada periode ini,pemerintah lebih menitik beratkan pada sector pertanian,dan meningkatkan sector industry baik yang menghasilkan alat industry berat maupun yang ringan.Pada periode ini,Indonesia berhasil melakukan swasembada beras.Kemampuan Indonesia memproduksi beras mencapai 28,5 Ton pada saat itu.Dan atas keberhasilan inilah Indonesia mendapat penghargaan pada tahun 1985 dari organisasi FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia)

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama periode ini adalah sebagai berikut:

1.        Kebijakan inpres No. 5 tahun 1985=>dengan carameningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya yang tinggi.

2.       Paket kebijakan 6 mei=>dengan cara sector swasta disorong untuk berperan dalam bidang ekspor dan penanaman modal.

3.       Paket devaluasi 1986=>dengan cara melakukan pinjaman ke luarr negri dan di dorong dengan jatuhnya harga minya dunia

4.       Paket kebijakan 25 oktober 1986 =>dengan cara  menderegulasi bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dngan cara penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penoong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, dan kebijakan enanaman modal

5.       Paket kebijakan 15 januari 1987=>dengan cara meningkattkan efisiensi,inovasi dan produktivitas sector industry menengah ke atas.Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekspor non migas melalui penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan ekspor,penyempurnaan klasifikasi barang,pembebasan dan keringanan bea masuk.

6.       Paket kebijakan 24 desember 1987 yaitu restrukturisasi bidang ekonomi untuk memperlancar perijinan(deregulasi).

7.       Paket 27 oktober 1988=>kebijakan di lakukan dengan cara menderegulasi dan mendebirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.

8.       Paket kebijakan 20 desember 1988=>kebijakan dilakukan dibidang keuangan dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi pasar modal untuk lebih produktif dan berisi tentang deregulasi dalam bidang perusahaan asuransi.

f. Kebijakan Selama pelita V

Pada periode ini,pemerintah menitikberatkan pada kebijakan Moneter.Pemerintah melakukan kebijakan dengan sasaran uang dan suku bunga.Dalam kebijakan ini,Bank Indonesia dimanfaatkan untuk menerapkan tingkat suku bunga.

Kebijakan moneter terbagi 2:

1.        moneter kuantitatif yaitu mengatur tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka melalui SBI, merubah tingkat bunga diskonto, merubah presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum

2.       Kebijakan Moneter Kualitatif,yaitu menghimbau Bank umum untuk mendukung tindakan Bank Indonesia.

Periode pelita V merupakan akhir dari pembangunan janngka panjang tahap pertama.Pembangunan jangka panjang tahap selanjutnya dilanjutkan di periode Pelita VI.

KEBUJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan moneter (keuangan) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dipengaruhi oleh negara lain khususnya Amerika karena tingkat bunga yang diberlakukan Bank Indonesia pada umumnya selalu mengacu pada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika.  Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar,dan suku bunga.

Kebijakan Moneter sebagai berikut :

1.        Politik diskonto terhadap Bank Umum

Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.

2.    Politik Pasar terbuka

Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti Obligasi) ke pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang

3.  Menaikkan cash ratio

Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. bila pemerintah menurunkan minimum cash ratio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.

4.       Kebijakan kredit

Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.

Adapun tujuan kebijaksanaan kebijakan moneter secara umum adalah :

• Untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat
• Untuk mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa, sehingga nilai uang negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
• Mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, apabila denga mudah mendapatkan kredit denga bunga yang rendah
• Paling sedikat akan dapat mempertahankan tingkat pengangguran yang telah ada dan selanjutnya berusaha agar meningkatkan tingkat employment tertentu
• Mengusahakan agar kebijaksanaan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan negara dan masyarakat

Dan sebuah negara  dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. bila memiliki ciri-ciri  seperti dibawah ini: 

·         memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar

·         mengalami inflasi yang tidak terkontrol

·         defisit neraca pembayaran yang besar

·         kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang

·         tingkat suku bunga yang diatas kewajaran

5.       Politik diskonto terhadap Bank Umum

Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.

6.    Politik Pasar terbuka

Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti Obligasi) ke pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang

7.    Menaikkan cash ratio

Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. bila pemerintah menurunkan minimum cash ratio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.

8.       Kebijakan kredit

Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.

Adapun tujuan kebijaksanaan kebijakan moneter secara umum adalah :

• Untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat
• Untuk mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa, sehingga nilai uang negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
• Mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, apabila denga mudah mendapatkan kredit denga bunga yang rendah
• Paling sedikat akan dapat mempertahankan tingkat pengangguran yang telah ada dan selanjutnya berusaha agar meningkatkan tingkat employment tertentu
• Mengusahakan agar kebijaksanaan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan negara dan masyarakat

Dan sebuah negara  dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. bila memiliki ciri-ciri  seperti dibawah ini: 

·         memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar

·         mengalami inflasi yang tidak terkontrol

·         defisit neraca pembayaran yang besar

·         kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang

·         tingkat suku bunga yang diatas kewajaran

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian agar menjadi lebih baik melalui anggaran belanja negara, biasanya dikaitkan dengan masalah pendapatan negara (pajak). Tarif pajak sangat berpengaruh pada perekonomian. Jika tarif pajak diturunkan maka daya beli masyarakat pun meningkat dan jumlah output industri juga akan meningkat. Dan sebaliknya jika tarif pajak dinaikkan maka daya beli masyarakat pun menuru dan jumlah output industri juga menurun.

Jika dilihat dari segi cara pembayarannya, sistem pembayaran pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

·         Pajak Langsung : pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

·         Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Jika dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak terbagi menjadi 3, yaitu :

•  Pajak Regresif : pajak yang besar-kecilnya nilai harus dibayarkan. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin kecil pajak yang harus dibayarkan.
• Pajak Sebanding : pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
• Pajak Progresif : pajak yang besar-kecilnya akan ditetapkan searah dengan pendapatan pajak. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan dan begitu pula sebaliknya.

KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DISEKTOR LUAR NEGERI

Kebijakan moneter dan fiskal disektor luar negeri yaitu kebijaksanaan yang menekan pengeluaran.Kebijakan moneter dan fiscal disektor luar negeri dilaksanakan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. misalnya menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Selain itu,langkah lain yang diambil pemerintah adalahkebijakan memindah pengeluaran.Kebijakan ini dilakukan dengan cara memindah atau menggeser bidang yang terlalu berisiko memperburuk perekonomian Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya:

1. mengenakan tarif atau quota dan mengawasi pemakaian valuta asing
2. mengurangi ajak komoditi ekspor
3. menyederhanakan proseur ekspor
4. menstabilkan harga dan upah didalam negeri
5. dan melakukan devaluasi

KEBIJAKAN SUBSIDI BBM

Definisi Subsidi Istilah subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. (http://www.pu.go.id/publik/pengumuman/ subsidi-pkps-bbm-050907.htm)

Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah sudah terlaksana sejak dahulu kala,ini ditujukan untuk mempermudah rakyat kecil menengah bisa membeli Bahan Bakar Minyak khusunya untuk kendaraan,sebenarnya Definisi Bahan Bakar minyak adalah hasil olahan Minyak Bumi dengan melalui beberapa tahap , dan pengolahan dengan katalis, proses ini membutuhkan proses yang relatif panjang,dan untuk menghasilkan 1 Barel BBM siap pakai dibutuhkan biaya yang tidak murah. Hal ini terjadi karena pemerintah selama ini masih mengandalkan tenaga asing untuk melakukan pengolahan dari minyak mentah ke Bahan Bakai Minyak yang bisa kita pakai,bisa kita jadikan bahan produktivitas, dan lagi pemerintah selalu mendahulukan kepentingan ekspor keluar negeri dari pada kebutuhan dalam negeri hal ini di asumsikan sebagai kepentingan segelintir orang dan partai yang mau memeprkaya dirinya atau organisasinya.

            Kebijakan Subsidi BBM adalah suatu langkah pemerintah untuk menekan harga Bahan Bakar Minyak khusus untuk masyarakat dengan menggunakan talangan APBN Negera yang jumlahnya lebih kurang mencapai 270 Triliun Rupiah,ini bukanlah jumlah yang sedikit mengingat kesejahteraan dan tingkat kesehatan masih terbilang rendah,tapi pada kenyataannya Subsidi BBM ini yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat kecil agar mereka mampu menghidupi keluarganya bisa dibilang salah sasaran,pasalnya masyarakat menengah kebawah hanya mempunyai kendaraan yang konsumsi BBM nya relatif kecil contohnya sepeda motor , tetapi Masyarakat menengah ke atas yang notabene nya memiliki kendaraan dengan tingkat konsumsi BBMnya tinggi contohnya mobil,mereka bisa memiliki banyak mobil dalam 1 keluarga hal ini jelas menguntungkan mereka mendapatkan Subsidi BBM,menurut penelitian masyarakat menengah keatas mendapatkan keuntungan sekitar 1,2 Juta setiap bulannya untuk BBM yang mereka konsumsi.Tetapi Kebijakan yang dibuat semenjak harga minyak duia tidak stabil ini dinilai salah sasaran karena penikmat subsidi yang dilakukan pemerintah ini adalah kalangan menengah keatas dan para pasar Industri, untuk kalangan industri sudah jelas mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang banyak dan untuk kepentingan perusahaan jelas harus memakai BBM yang non-Subsidi.

Tujuan Kebijakan Pemerintah Pada Subsidi BBM

Kebijakan di atas menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Ada yang pro dengan kebijakan ini dan tidak sedikit yang kontra dengan keputusan ini. Hal ini karena pengaruh-pengaruh yang timbul dari kebijakan ini. Bagi pihak yang menganggap baik maka mereka akan setuju dengan kebijakan ini. Begitu juga sebaliknya.

Beberapa tujuan pemerintah dari kebijakan ini antara lain :

a.    Mengurangi beban APBN

Dengan dilakukannya kebijakan subsidi BBM ini beban yang ditanggung dalam APBN menjadi berkurang. Berkaca dari tahun 2008 setidaknya APBN seharusnya menanggung beban subsidi. BBM tidak kurang dari Rp. 150 triliun karena kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,3 juta barrel perhari sedangkan produksi saat ini hanya 0,95 juta barrel perhari. Jadi pasokan BBM kita kurang 0,35 juta barrel perhari. 

b.    Dana subsidi dari APBN bisa dialihkan ke bidang lain

  Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam harian bangsa, “Penghematan subsidi BBM dan listrik nanti dialihkan untuk kebijakan kebutuhan bahan-bahan pokok dan kompensasi langsung pada masyarakat kurang mampu.”

Sehingga dana dari subsidi BBM ini bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yakni stabilitasi harga kebutuhan pokok dan kompensasi pada masyarakat. Adapun program kompensasi subsidi di BBM 2008 :

1)       Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 14,1 triliun (Juni – Desember)

2)     Ketahanan pangan dan raskin Rp. 4,2 triliun (Juni – Desember)

3)     Tambahan subsidi KUR Rp. 1,0 triliun (Juni – Desember)

4)     Dukungan biaya pendidikan anak bagi PNS Gol I/II terutama TNI/Polri

5)     Menghindari penyaluran subsidi yang ternyata salah sasaran

Sudah bukan rahasia lagi kalau subsidi yang mulanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, tapi ternyata pihak-pihak yang tidak berhak malah menerima jatah subsidi ini lebih besar dari pada masyarakat kecil. Karena subsidi BBM ternyata banyak dinikmati oleh:

1)       Orang dari kelompok pendapatan menengah dan atas diukur dari pengeluaran mereka untuk BBM .

2)     Industri dan transportasi dibanding pengguna rumah tangga.

3)     Subsidi lebih dinikmati oleh kelompok pendapatan menengah ke atas baik menurut kelompok pengeluaran maupun pengeluaran untuk BBM menurut sektor.

4)     Subsidi BBM ternyata mendorong terjadinya pemborosan dalam penggunaan BBM di dalam negeri dan penyelundupan BBM keluar negeri. (http://www.pu.go.id/publik/pengumuman/subsidi-pkps-bbm-050907.htm)
      http://gunadarma.ac.id/

-Al Sultan faisal

-Dimas Dwi Cahyo

-Noer Laili Ningsih

-Ria Oktarina

-Rosita Nurul Aini

-Sri Rahayu

-Tricia Dewi Mayang Sari

-Nunuk Nurlita